Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang selama ini gencar dilakukan pemerintah lewat Kementerian Koperasi dan UKM, dinilai belum merata ke seluruh pengusaha kecil di Indonesia. Setidaknya itulah yang disuarakan Komisi VI DPR RI dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hassan, Rabu (6/2).

Hadir dalam raker tersebut Pelaksana Tugas DeputiKementerian BUMN Gatot Priharjo, Direksi sejumlah bank BUMN, Direksi Askrindo, dan Jamkrindo. Sosialisasi KUR yang dilakukan bank-bank pemerintah kepada masyarakat ternyata juga tidak sama. Bahkan, data-data statistik soal penyaluran KUR yang disampaikan ke Komisi VI oleh para direkasi bank pemerintah tidak semuanya diakui.

Raker yang dipimpin Ketua Komisi VI Airlangga Hartarto tersebut, menyorot kinerja bank BUMN seperti BNI, BRI, Bank Mandiri, Bukopin, dan BTN soal pemerataan KUR. Anggota Komisi VI Ferrari Romawi (F-PD) menilai, Kementerian BUMN juga sangat kurang dalam melakukan pembinaan kepada bank-bank BUMN dalam menyukseskan pemerataan KUR. “Peran Kementerian BUMN dalam soal ini masih terbatas,” tandasnya.

Ferrari mengeritik soal mekanisme penyaluran KUR ini. Ia mencontohkan, ketika Presiden SBY berkunjung ke Teluk Naga, Tangerang, untuk menyosialisasikan KUR, seketika kepala cabang bank-bank setempat memberikan KUR kepada masyarakat kecil di sana. Sebelumnya, tanpa kehadiran Presiden, KUR sulit didapat. Ini fakta lapangan yang mesti diperhatikan para direksi bank BUMN.

Ida Ria S(F-PD) mengatakan, penyaluran KUR selama ini masih menjadi “PR”besar buat pemerintah. Laporan Kementerian BUMN juga dinilainya tidak komprehensif soal ini. Sehingga DPR perlu mengingatkan kembali agar peran Kementerian BUMN harus lebih jelas dalam mendorong penyaluran KUR ke masyarakat.

Ida berharap, dengan sosialisasi KUR ini diharapkan muncul banyak usahawan pemula yang diberi modal dan akses agar geliat ekonomi di tengah masyarakat kian produktif. Di lain pihak kredit untuk sektor pertanian dan perikanan masih terlalu kecil. Hal ini butuh penjelasan lebih lanjut dari pemerintah.

Sementara Ahmad Muhajir (F-PAN) menyatakan, Kementerian Koperasi dan UKM harus lebih kuat melakukan pendampingan soal KUR. Masyarakat perlu diberi penjelasan yang memadai. Dan ia meminta agar sebaran data KUR ke seluruh kabupaten perlu diperjelas, agar terlihat jelas peta pemerataannya di daerah. (mh)/foto:iwan armanias/parle.